Kematian Soeharto ; Antara Kontroversi, Penegakan Hukum, Pelurusan Sejarah dan Kemanusiaan.

Gajah mati meninggalkan gading,

harimau mati meninggalkan belang,

manusia mati meninggalkan… kontroversi!

Pepatah ini mungkin tepat untuk menggambarkan sosok mantan presiden RI kedua, H.M Soeharto. Setelah kematiannya pada 27 Januari 2008 lalu, pemberitaan seperti tak henti-hentinya mengabarkannya di media cetak, online dan elektronik. Kematiannya, selain diliputi kedukaan dari para kerabat dan keluarga juga menyisakan kontroversi atas kasus korupsi dan HAM yang sampai saat ini tidak jelas atau menggantung begitu saja.

Beberapa pihak bisa kita lihat di media, begitu bersimpati dan turut berduka cita. Atau ada juga yang mengenang jasa-jasanya sebagai ‘Bapak Pembangunan’ atas republik ini. Namun tak sedikit pula yang menghujat dan tetap mengkritik meski kuburan mantan jenderal bintang lima ini belum kering.

Seperti Gus Dur yang juga mantan RI1 ini yang menuding Presiden SBY terlalu berlebihan dengan menetapkan 7 hari setelah kematiannya sebagai hari berkabung nasional dengan menaikkan bendera setengah tiang. Ada lagi, Amien Rais yang dikalim media sebagai “Pengkritik Setia Soeharto” sejak 1998 hingga Soeharto wafat. Amien tetap ngotot minta proses hukum Soeharto tetap dilakukan dan menyeret kroni-kroninya yang masih hidup untuk dijatuhi hukuman.

Setidaknya menurut saya, ada dua pendekatan dalam penanganan kasus Soeharto. Pertama, pendekatan kemanusiaan. Ini perlu dilakukan sebab melihat kondisinya yang sakit sejak 4 Januari silam dirawat di RSPP, Jakarta. Pada masa itu, tak perlu dulu membicarakan ‘proses damai’ kepada pihak keluarga. Biarkanlah keluarganya mengupayakan yang terbaik buat Soeharto yang kondisinya kian kritis kala itu. Jadi, manuver Jaksa Agung Hendarman Supandji tak perlu diralat SBY sebagai upaya mencari ‘win-win solution’. Memalukan.

Kedua, pendekatan hukum. Bahwa hukum adalah berlaku bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Tak pandang bulu, apakah dia tukang becak, tukang sapu, babu, kaum gay, pelacur, PNS, pengusaha, bahkan pejabat sekaliber menteri, anggota dewan dan presiden bila ia melanggar wajib diproses secara hukum. Itu namanya KEADILAN. Kita tahu, bahwa penegakan hukum di negeri ini masih “tebang pilih” dan berat sebelah bagi masyarakat kecil dan melarat yang tak mampu membeli hukum di atas meja sekalipun. Yang tak mampu membeli pasal-asal KUHP jaksa dan hakim di meja hijau. Itulah hukum.

Bagi kasus Soeharto, menurut hemat saya harus tetap dijalankan demi tegaknya supremasi hukum. Demi keadilan hukum dan demi kewibawaan hukum. Sehingga memberikan efek jera dan preventif bagi pelaku pelanggaran hukum apapun bentuknya, dari yang ringan hingga yang berat sekalipun. Meski sudah meninggal, tak ada salahnya jika kasus itu tetap diusut, sehingga kita bisa menyelamatkan sejarah Indonesia dari kontroversi dan ‘kegagapan’ dalam menatap masa depan.

Sekali lagi, upaya itu tetap harus dilakukan. Jangan sampai, keadilan ALLAH SWT yang akan berbicara dan akan menyelesaikan kasus ini di akhirat kelak dengan hisab yang berat. Na’udzubillah.

Saya jadi teringat dengan sebuah lelucon saat SD dulu. Suatu saat, ALLAH akan menghukum para koruptor dengan merendamnya di kolam luas dan dalam yang berisi kotoran manusia. Begitu menjijikkan. Seluruh koruptor dari mancanegara dan pelosok manapun telah direndam dan tak kelihatan lagi batang hidungnya. Namun aneh, hal ini tidak berlaku bagi Soeharto yang hanya direndam sebatas dengkulnya. Apakah dosa Soeharto sedikit? Ternyata tidak, dia diselamatkan kroni-kroninya yang bertumpuk di bawah kakinya… hehehee…😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s